Loker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2025

Memiliki atau mendapatkan pekerjaan merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang/masyarakat, dengan adanya pekerjaan, kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari baik itu kebutuhan pokok ataupun style yang ingin kita tampilkan, akan tetapi untuk mendapatkan pekerjaan bukanlah hal mudah, banyak pelamar yang telah mencantumkan berkas lamaran mereka terhadap perusahaan akan tetapi belum juga menerima panggilan kerja. Hal itu dikarenakan berkas lamaran yang cantumkan terhadap perusahaan memiliki kesalahan ataupun berkas yang anda lemparkan tidak sesuai dengan kriteria/kebutuhan yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini anda disarankan terlebih dahulu sebelum anda melemparkan berkas lamaran anda terlebih dahulu anda harus mengetahui kriteria apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun skill yang dibutuhkan, dengan begitu anda akan mengetahui apakah skill dan kriteria yang anda miliki sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan apabila hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan anda, akan tetapi anda ingin masuk dalam perusahaan tersebut, maka jauh-jauh hari anda telah mencari tahu tentang perusahan tersebut, sehingga ketika dibukanya rekrutmen anda tidak akan mengalami kendala.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Kemen PUPR RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dan berikut adalah ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut.

Loker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2025

Pengadaan Tenaga Pendamping (TPM) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap II Tahun Anggaran 2025

Kabupaten Penempatan dan Kebutuhan TPM :

Kabupaten Purbalingga: 1 Orang
Kabupaten Cilacap: 4 Orang
Kabupaten Banyumas: 9 Orang
Kabupaten Kebumen: 1 Orang
Apabila terjadi perubahan lokasi P3-TGAI Tahap II BBWS Serayu Opak yang menyebabkan berubahnya formasi Kabupaten Penempatan dan kebutuhan TPM, maka keputusan kelulusan pengadaan ini dapat berubah dan tidak dapat digugat.

Kualifikasi :

Pendidikan:
Sarjana Strata-1 (S1) atau Diploma Empat (D4), diutamakan bidang bangunan Jurusan Teknik Sipil/Pengairan (Reguler atau Pendidikan)
Diploma Tiga (D3), diutamakan bidang bangunan Jurusan Teknik Sipil/Pengairan yang sudah berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun (Reguler atau Pendidikan).
STM atau SMK Teknik, diutamakan Jurusan Bangunan yang sudah berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya dan berpengalaman menjadi TPM atau pendamping masyarakat program pemberdayaan lainnya.
Berusia maksimal 45 tahun pada saat memasukkan lamaran
Jika berusia lebih dari 45 tahun, peserta dapat mendaftar apabila memiliki pengalaman kerja sebagai TPM/Fasilitator sekurang-kurangnya selama 2 tahun
Diutamakan memiliki pengalaman sebagai TPM P3-TGAI dan kinerja baik di BBWS Serayu Opak.
Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Word, Ms. Excel dan bisa mengakses internet.

Persyaratan Umum :

Warga Negara Indonesia (WNI)
Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja, bukan Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK/TNI/Polri), serta tidak merangkap di kegiatan pendampingan lainnya
Bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu (full-time) di lokasi penugasan selama masa kontrak
Tidak sedang dalam kondisi hamil/mengandung.
Apabila peserta lulus seleksi hingga tahap akhir, maka wajib memenuhi dan mengumpulkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku)
Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang diterbitkan pada tahun 2025)
Sehat keterangan sehat jasmani (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan pada tahun 2025 dari Rumah Sakit/Dokter setempat yang masih berlaku)